Hukum

Pakar Hukum Heran, Muncul Narasi Penyadapan ke Isu Makar: Bisa Rusak Legitimasi Lembaga Negara

Tribunnews · 1 jam lalu

Sumber: Tribunnews · 1 jam lalu

Recap • TITIR

Prof. Suparji Achmad mengkritik spekulasi publik yang mengaitkan kasus dugaan penyadapan ilegal dengan tuduhan makar.
Suparji menyebut penyadapan tanpa hak dan makar punya konstruksi yuridis berbeda dan tak boleh dicampuradukkan.
Penyadapan melawan hukum diatur dalam Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Delik makar diatur dalam Pasal 191, 192, dan 193 KUHP Nasional dengan pembuktian materiil ketat.
Suparji menilai framing makar berisiko merusak legitimasi lembaga negara, dalam hal ini Korps Bhayangkara.

Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.