Hukum
Komnas HAM Akan Kaji Putusan MK Soal Revisi UU Peradilan Militer
Sumber: Tribunnews · 1 jam lalu
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Ketua-Komnas-HAM-RI-Anis-Hidayah-saat-ditemui-di-kantor-Komnas-HAM-RI-Menteng-Jakarta.jpg)
Recap • TITIR
- MK memerintahkan revisi UU Peradilan Militer dalam dua tahun setelah putusan diucapkan.
- Pemerintah menghormati putusan MK terkait UU Peradilan Militer.
- Menkum minta Ditjen PP kaji konsekuensi hukum dari putusan MK.
- Revisi UU Peradilan Militer harus memuat definisi jelas tentang yurisdiksi peradilan militer.
- Jika tidak diubah dalam dua tahun, UU Peradilan Militer bertentangan dengan UUD 1945.
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.