Hukum

MK: Terdakwa Kepala Daerah yang Beda Pandangan Politik dengan Rezim Tak Bisa Otomatis Diberhentikan

Tribunnews · 48 menit lalu

Sumber: Tribunnews · 48 menit lalu

Recap • TITIR

MK mengabulkan sebagian gugatan perkara 365/PUU-XXIV/2026 terkait syarat pemberhentian sementara kepala daerah tanpa usulan DPRD.
Putusan dibacakan di Gedung MK, Jakarta Pusat, dan disiarkan langsung via YouTube MK, Kamis (29/10/2026).
Gugatan diajukan Terence Cameron terhadap pasal 83 ayat (1) dan (2) serta penjelasan pasal 78 ayat (2) huruf b UU 23/2014.
MK menyatakan kepala daerah terdakwa tindak pidana ancaman penjara 5 tahun atau lebih dapat diberhentikan sementara.
MK mengecualikan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dari pemberhentian sementara tanpa usulan DPRD.

Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.