Hukum
Kepastian bagi Dunia Usaha, Penegakan Hukum Karhutla Harus Tegas dan Objektif
Sumber: Sindonews · 1 jam lalu
Recap • TITIR
- Pakar dorong penegakan hukum karhutla tegas dan berbasis bukti.
- Pemerintah beri sanksi administratif terhadap perusahaan terkait karhutla.
- Sanksi mencakup pembekuan izin dan paksaan pemulihan ekosistem hutan.
- Penegakan hukum harus didasari data, fakta lapangan, dan kewajiban yang tidak dipenuhi.
- Pemeriksaan perlu telusuri asal api dan evaluasi kewajiban perusahaan dalam pencegahan kebakaran.
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.