Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong penyusunan regulasi tata kelola kratom untuk memberi kepastian hukum dan perlindungan bagi petani serta pelaku usaha lokal.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menyebut kratom sebagai sumber penghidupan bagi ribuan petani di daerah itu.
Luas lahan kratom di Kalbar mencapai sekitar 11.800 hektare, namun belum adanya kepastian regulasi tata niaga menyebabkan penumpukan komoditas.
Ketidakjelasan aturan juga berpotensi mendorong perdagangan jalur tidak resmi ke sejumlah negara, termasuk Malaysia dan Thailand.
Regulasi yang disusun harus memberi kepastian usaha, akses pasar, dan perlindungan harga bagi petani serta pengusaha lokal.
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.