‹ Kembali
Hukum

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Wakil Ketua KPK: Harus Dilaksanakan

Sumber: Sindonews · 27 menit lalu
Recap • TITIR
  • RUU Perampasan Aset resmi disahkan DPR pada 19 November 2026.
  • KPK menegaskan UU tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh pihak.
  • Pimpinan KPK Johanis Tanak menyatakan tidak ada kata lain selain dilaksanakan.
  • KPK siap menjalankan aturan yang diatur dalam UU Perampasan Aset.
  • Pengesahan UU ini menjadi keputusan DPR pada hari ini, Kamis, 19 November 2026.
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.
Baca sumber

BERITA TERKAIT

KPK Kembali Periksa Sestama BNPB Terkait Kasus Korupsi Dana Siap Pakai (CNN Indonesia · 3 menit lalu)KPK Kembali Periksa Sestama BNPB dalam Kasus Korupsi Dana Kebencanaan | LPP RRI (RRI · 8 menit lalu)Gerindra Dukung Kapolri Tuntaskan Dugaan Makar Listyo dkk: Usut yang Diuntungkan (Detik · 10 menit lalu)Kronologi Pengamen Ondel-ondel Ditemukan Tewas di Pinggir Tol Tangerang (Detik · 12 menit lalu)