Hukum
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Wakil Ketua KPK: Harus Dilaksanakan
Sindonews · 27 menit lalu
Sumber: Sindonews · 27 menit lalu
Recap • TITIR
- RUU Perampasan Aset resmi disahkan DPR pada 19 November 2026.
- KPK menegaskan UU tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh pihak.
- Pimpinan KPK Johanis Tanak menyatakan tidak ada kata lain selain dilaksanakan.
- KPK siap menjalankan aturan yang diatur dalam UU Perampasan Aset.
- Pengesahan UU ini menjadi keputusan DPR pada hari ini, Kamis, 19 November 2026.
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.
Ikuti berita pentingKami kabari hanya kalau isunya benar-benar ramai.