‹ Kembali
Hukum

DPR Resmi Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Sumber: Katadata · 1 jam lalu
Recap • TITIR
  • Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono meminta RUU Penyadapan mengatur tegas batas kewenangan aparat dalam melakukan penyadapan.
  • Bimantoro menyebut pembahasan RUU Penyadapan harus memperhatikan keamanan negara, penegakan hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara.
  • Ia menegaskan kewenangan penyadapan tidak boleh menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan dan harus digunakan untuk kepentingan negara.
  • Bimantoro menyinggung polemik dugaan penyadapan terhadap ribuan nama, termasuk Presiden Prabowo Subianto, dan mendorong evaluasi transparan.
  • Kepala Baintelkam Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti mengusulkan enam mekanisme pengendalian dalam RUU Penyadapan, termasuk larangan penyadapan untuk kepentingan pribadi.
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.
Baca sumber

BERITA TERKAIT

Awas! Aset Bandar Judol Cs Bisa Dirampas, Dasco Jelaskan Manfaatnya (CNBC Indonesia · 4 menit lalu)UU PA Bisa Rampas Aset Pelaku Pidana Kabur hingga Meninggal Dunia (CNN Indonesia · 11 menit lalu)Tiga Sekuriti di Konawe Selatan Berdamai Lewat Adat, Perusahaan Serahkan Rp50 Juta dan Kerbau (Mili.id · 13 menit lalu)DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Wakil Ketua KPK: Harus Dilaksanakan (Sindonews · 18 menit lalu)