‹ Kembali
Ekonomi

Kawal Perlindungan Investor, OJK dan Bank Jakarta Bedah Obligasi Daerah

Sumber: JPNN · 52 menit lalu
Recap • TITIR
  • OJK dan Bank Jakarta diskusikan tantangan penerbitan obligasi daerah di Jakarta, 18 November 2026.
  • Pemerintah daerah harus dapatkan persetujuan DPRD, Kemenkeu, KemenDagri, dan KemenPPN/Bappenas.
  • Laporan keuangan daerah harus sesuai prinsip akuntansi dan diaudit oleh BPK.
  • Bank Jakarta dorong skema obligasi berbasis pendapatan proyek seperti fasilitas rumah sakit atau transportasi.
  • Naskah akademik RUU Obligasi Daerah diserahkan MPR RI ke DPR RI untuk memperkuat landasan hukum.
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.
Baca sumber

BERITA TERKAIT

Prabowo di KTT ASEAN ke-49: Dorong Ketahanan Pangan hingga Ekonomi Digital (Republika · 7 menit lalu)Obligasi Daerah Harus Ciptakan Investasi Baru, Bukan Hanya Tambal APBD (JPNN · 10 menit lalu)Carney dan Trump Gelar Pertemuan Mendadak di KTT APEC Shenzhen (Media Indonesia · 32 menit lalu)Dirut Bank Jakarta: Atasi Tekanan Fiskal, Obligasi Daerah dan Sindikasi BPD Jadi Solusi (JPNN · 42 menit lalu)