‹ Kembali
Ekonomi

Dirut Bank Jakarta: Atasi Tekanan Fiskal, Obligasi Daerah dan Sindikasi BPD Jadi Solusi

Sumber: JPNN · 42 menit lalu
Recap • TITIR
  • Obligasi daerah berpotensi memperluas investasi daerah dan mempercepat pembangunan infrastruktur.
  • Penerbitan obligasi daerah memiliki landasan hukum berdasarkan UU 1 Tahun 2022, Perpres 1 Tahun 2024, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 10 Tahun 2024.
  • Proyek dengan pendapatan sendiri seperti air minum, transportasi, dan fasilitas kesehatan menjadi prioritas untuk dikaji.
  • Kekuatan kolektif BPD mencapai total aset Rp 1.100 triliun, penyaluran kredit Rp 660 triliun, dan dana pihak ketiga mendekati Rp 800 triliun.
  • Pengembangan obligasi daerah harus dibangun bertahap dengan fokus pada kredibilitas dan kualitas proyek.
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.
Baca sumber

BERITA TERKAIT

Prabowo di KTT ASEAN ke-49: Dorong Ketahanan Pangan hingga Ekonomi Digital (Republika · 7 menit lalu)Obligasi Daerah Harus Ciptakan Investasi Baru, Bukan Hanya Tambal APBD (JPNN · 10 menit lalu)Carney dan Trump Gelar Pertemuan Mendadak di KTT APEC Shenzhen (Media Indonesia · 32 menit lalu)Pulau Jawa Dominasi Struktur Ekonomi Nasional, DPR Minta APBN 2027 Koreksi Ketimpangan Spasial (Berita Kota · 44 menit lalu)