Ekonomi
Anggota DPR minta tiga kementerian kaji pembebasan PPN pembalut
Sumber: Antara · 59 menit lalu
Recap • TITIR
- DPR dorong pemerintah kaji pembebasan PPN atas pembalut dan produk sanitasi menstruasi.
- Netty Prasetiyani mendorong koordinasi lintas kementerian terkait produk sanitasi menstruasi.
- Direktorat Jenderal Pajak memastikan pembalut tetap dikenakan PPN karena belum masuk daftar fasilitas.
- Tarif PPN efektif pembalut wanita di Indonesia adalah 11%.
- Kebutuhan menstruasi dianggap bagian dari hak kesehatan reproduksi perempuan.
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.
Ikuti berita pentingKami kabari hanya kalau isunya benar-benar ramai.