Ekonomi

Berlaku Sejak 1985, Pajak Pembalut Didesak Ditinjau Ulang: Perempuan Tak Bisa Memilih Menstruasi

Warta Ekonomi · 1 jam lalu

Sumber: Warta Ekonomi · 1 jam lalu

Recap • TITIR

Pajak Pembalut berlaku sejak 1985 dan dikenakan PPN.
Komnas Perempuan meminta Kemenkeu tinjau ulang kebijakan tersebut.
Produk menstruasi merupakan kebutuhan rutin yang tidak bisa ditunda.
Dampak pajak tidak dirasakan seragam, terutama bagi perempuan berpenghasilan rendah.
Komnas Perempuan menyarankan pembebasan pajak atau skema PPN ditanggung pemerintah.

Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.