Ekonomi
Kebijakan pajak pembalut diminta pertimbangkan ketimpangan ekonomi
Sumber: Antara · 1 jam lalu
Recap • TITIR
- Komnas Perempuan menegaskan kebijakan perpajakan perlu mempertimbangkan pengalaman dan kebutuhan spesifik perempuan.
- Anggota Komnas Perempuan Sri Agustini menyatakan kebijakan yang tampak sama belum tentu berdampak setara bagi perempuan.
- Komnas Perempuan menyoroti dampak pajak terhadap perempuan penyandang disabilitas dan pekerja informal.
- Anggota Komnas Perempuan Devi Rahayu menilai produk menstruasi kebutuhan rutin yang tidak elastis.
- Komnas Perempuan mendorong Kementerian Keuangan meninjau kembali pengenaan PPN atas produk menstruasi.
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.
Ikuti berita pentingKami kabari hanya kalau isunya benar-benar ramai.