Politik

Komnas Perempuan Desak Pemerintah Tinjau Ulang PPN Produk Menstruasi

Media Indonesia · 1 jam lalu

Sumber: Media Indonesia · 1 jam lalu

Recap • TITIR

Komnas Perempuan desak pemerintah tinjau ulang PPN produk menstruasi.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tetapkan PPN 11 persen untuk produk menstruasi.
Kebijakan PPN produk menstruasi dinilai tidak mempertimbangkan kebutuhan biologis perempuan.
Risiko period poverty meningkat akibat beban pajak pada produk sanitasi.
Dampaknya memengaruhi akses kesehatan reproduksi bagi seluruh lapisan perempuan.

Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.