Nasional

KY dorong penataan UU Kekuasaan Kehakiman lewat Omnibus Law

Antara · 1 jam lalu

Sumber: Antara · 1 jam lalu

Recap • TITIR

Komisi Yudisial menilai penataan ulang undang-undang kekuasaan kehakiman lewat Omnibus Law diperlukan untuk memperkuat pengawasan etik hakim.
Anggota KY Andi Muhammad Asrun menyebut langkah ini mendesak guna mengakhiri dualisme pengawasan antara Bawas MA dan KY.
Asrun menyampaikan dorongan itu saat menjadi narasumber diskusi publik di Palembang, Kamis (29/10).
Ia menekankan pelanggaran etik butuh mekanisme koreksi tersendiri oleh lembaga independen, berbeda dari pelanggaran hukum.
Asrun menegaskan keberadaan KY bertujuan menjaga integritas peradilan, bukan mencari kesalahan hakim.

Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.