Politik

Tentang Jalinan Komunikasi PDIP dan PKS Sikapi Polemik Ijazah Gibran

Detik · 52 menit lalu

Sumber: Detik · 52 menit lalu

Recap • TITIR

MK menyatakan permohonan pemberhentian Gibran tidak diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum.
Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tidak membatalkan jabatan Gibran atau memerintahkan pemberhentian.
Presiden tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan Wakil Presiden secara sepihak.
Konstitusi menyediakan mekanisme khusus untuk pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945.
Azis Subekti meminta pihak terkait mempertimbangkan kemanfaatan penjelasan hukum bagi masyarakat.

Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.