Hukum
Sahroni Tolak Usulan KPK Harta Pejabat Tak Tercatat di LHKPN Bisa Dirampas: Berbahaya, Langgar HAM
Sumber: Tribunnews · 1 jam lalu
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Ahmad-Sahroni-di-Kompleks-Parlemen-Senayan-Jakarta-Rabu-28102026.jpg)
Recap • TITIR
- Perampasan aset pejabat tanpa pembuktian pidana berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia.
- Sahroni menegaskan perlu pembuktian hukum jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.
- KPK usul merampas aset pejabat yang tidak melaporkan LHKPN atau laporan melampaui batas.
- Draf RUU Perampasan Aset sudah diserap aspirasi publik sejak September 2025.
- KPK minta pejabat baru segera selesaikan kewajiban LHKPN.
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.