Politik
Wamen HAM Dorong Satu Data HAM Jadi Dasar Kebijakan Tepat Sasaran | LPP RRI
Sumber: RRI · 1 jam lalu
Recap • TITIR
- Sekretariat Satu Data Indonesia mendorong integrasi data HAM lintas lembaga melalui standar dan keterpaduan sistem.
- Kolaborasi harus dibangun sejak perencanaan, definisi, hingga pemeriksaan kualitas data.
- Undang-Undang Satu Data Indonesia disetujui DPR RI pada 6 Oktober 2026 dan menunggu penomoran.
- Integrasi data harus memperhatikan keamanan dan pelindungan sejak awal.
- Implementasi membutuhkan kelembagaan, kapasitas SDM, dan penyelarasan proses kerja antarlembaga.
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.