Hukum
Sahroni Sebut Perampasan Aset tanpa Pembuktian Melanggar HAM
Sumber: Media Indonesia · 1 jam lalu
Recap • TITIR
- Perampasan aset pejabat tanpa pembuktian pidana berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia.
- Sahroni menegaskan perlu pembuktian hukum jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.
- KPK usul merampas aset pejabat yang tidak melaporkan LHKPN atau laporan melampaui batas.
- Draf RUU Perampasan Aset sudah diserap aspirasi publik sejak September 2025.
- KPK minta pejabat baru segera selesaikan kewajiban LHKPN.
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.