Politik
DPR Sebut Pembahasan Revisi UU Peradilan Militer Tak Perlu Menunggu Tenggat Waktu 2 Tahun
Sumber: Tribunnews · 28 menit lalu
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Dave-Laksono-2408.jpg)
Recap • TITIR
- Komisi I DPR dorong akselerasi revisi UU Peradilan Militer tanpa menunggu batas tenggat dua tahun.
- Putusan MK Nomor 260/PUU-XXIII/2025 menyatakan UU Peradilan Militer bertentangan dengan UUD 1945 dan kehilangan kekuatan hukum.
- Revisi wajib menetapkan batas yurisdiksi antara tindak pidana militer dan tindak pidana umum.
- Kemenkum kaji putusan MK dan perluasan peradilan koneksitas yang memunculkan ketidaksinkronan tiga regulasi.
- Wamenkum sebut penuntut umum punya 14 hari untuk menentukan status tersangka.
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.