‹ Kembali
Politik

Wajib Halal Mundur ke Oktober 2028, Penegakan UU JPH Disoal

RMOL · 1 jam lalu
Sumber: RMOL · 1 jam lalu
Recap • TITIR
  • BPJPH bersama pemerintah menunda pemberlakuan sertifikasi halal dari 18 Oktober 2026 menjadi 18 Oktober 2028.
  • Ketua FKBI Tulus Abadi menilai penundaan itu berpotensi melemahkan komitmen negara melindungi masyarakat.
  • Tulus Abadi mempertanyakan pengaruh kepentingan industri terhadap arah regulasi.
  • Penundaan berlaku dua tahun ke depan dari jadwal semula.
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.
Baca sumber

BERITA TERKAIT

Sindikasi Pemilu dan Demokrasi Soroti Ketimpangan Anggaran dan Membengkaknya Jabatan (Republika · 11 menit lalu)Menkes: 18 RSUD tipe D ditingkatkan ke C masuk tahap pembangunan 2026 (Antara · 19 menit lalu)PSI Belum Pernah Lihat Wujud Fisik Ijazah Asli Jokowi, Begini Pengakuan Jubirnya (Warta Ekonomi · 31 menit lalu)Aliansi Ulama Demo di DPRD Jatim, Dorong Wacana Pemakzulan Wapres Gibran (iNews · 35 menit lalu)
TentangDaftar sumberOpt-out
TITIR — agregator berita Indonesia. Semua berita milik media penerbitnya; judul dan kutipan ditampilkan sebagai rujukan, pembaca diarahkan ke sumber asli.