Politik
Komisi V DPR minta pengembang penuhi kewajiban hunian berimbang
Antara · 39 menit lalu
Sumber: Antara · 39 menit lalu
Recap • TITIR
- Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae meminta pengembang perumahan memenuhi kewajiban pembangunan hunian berimbang.
- Ridwan menyebut hunian berimbang bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen keadilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- UU Nomor 1 Tahun 2011 mewajibkan badan hukum yang membangun perumahan menerapkan konsep hunian berimbang.
- Pembangunan di atas 3.000 unit wajib memenuhi komposisi satu rumah mewah, minimal dua rumah menengah, dan minimal tiga rumah sederhana.
- Backlog kepemilikan rumah mencapai 9,64 juta rumah tangga, sementara kemampuan anggaran negara untuk Program 3 Juta Rumah terbatas.
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.
Ikuti berita pentingKami kabari hanya kalau isunya benar-benar ramai.