‹ Kembali
Hukum

Menyoal UU Perampasan Aset Tindak Pidana

Sumber: Sindonews · 28 menit lalu
Recap • TITIR
  • Pengesahan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana menjelang akhir November 2026 memantik pro dan kontra di masyarakat.
  • ICW dan Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti tidak diakomodasinya ketentuan illicit enrichment dari Konvensi PBB Anti Korupsi 2003.
  • Konvensi yang diratifikasi lewat UU RI Nomor 7 tahun 2006 mewajibkan negara peserta menerapkan ketentuan illicit enrichment dalam hukum pidana nasional.
  • Kekhawatiran ahli hukum dan anggota DPR RI soal celah penyalahgunaan wewenang membuat illicit enrichment tidak masuk dalam UU PA.
  • Ketiadaan ketentuan illicit enrichment dinilai menjadi celah kekosongan hukum bagi pemilik harta kekayaan yang diduga diperoleh secara melawan hukum.
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.
Baca sumber

BERITA TERKAIT

Menbud Fadli Akui jadi Korban Penyadapan Ilegal Selama Lima Tahun | LPP RRI (RRI · 14 menit lalu)Anak Dasco Jadi Korban Cyberbullying Politik, Psikolog Soroti Ancaman Kesehatan Mental (Berita Kota · 14 menit lalu)Tabrakan dengan Hamilton di Las Vegas, Leclerc Minta Maaf kepada Ferrari | LPP RRI (RRI · 29 menit lalu)Ibu Muda di Tangerang Tersangka Pembunuhan Bayi Hasil Hubungan Terlarang (JPNN · 34 menit lalu)