Pengesahan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana menjelang akhir November 2026 memantik pro dan kontra di masyarakat.
ICW dan Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti tidak diakomodasinya ketentuan illicit enrichment dari Konvensi PBB Anti Korupsi 2003.
Konvensi yang diratifikasi lewat UU RI Nomor 7 tahun 2006 mewajibkan negara peserta menerapkan ketentuan illicit enrichment dalam hukum pidana nasional.
Kekhawatiran ahli hukum dan anggota DPR RI soal celah penyalahgunaan wewenang membuat illicit enrichment tidak masuk dalam UU PA.
Ketiadaan ketentuan illicit enrichment dinilai menjadi celah kekosongan hukum bagi pemilik harta kekayaan yang diduga diperoleh secara melawan hukum.
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.