‹ Kembali
Hukum

Pakar: UU Perampasan Aset tak Perlu Pembentukan Badan Baru

Sumber: Media Indonesia · 19 menit lalu
Recap • TITIR
  • Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono meminta RUU Penyadapan mengatur tegas batas kewenangan aparat dalam melakukan penyadapan.
  • Bimantoro menyebut pembahasan RUU Penyadapan harus memperhatikan keamanan negara, penegakan hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara.
  • Ia menegaskan kewenangan penyadapan tidak boleh menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan dan harus digunakan untuk kepentingan negara.
  • Bimantoro menyinggung polemik dugaan penyadapan terhadap ribuan nama, termasuk Presiden Prabowo Subianto, dan mendorong evaluasi transparan.
  • Kepala Baintelkam Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti mengusulkan enam mekanisme pengendalian dalam RUU Penyadapan, termasuk larangan penyadapan untuk kepentingan pribadi.
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.
Baca sumber

BERITA TERKAIT

Polisi autopsi jenazah pria dengan luka sayatan di Kramat Jati Jaktim (Antara · 4 menit lalu)Ombudsman Minta Rencana Sekolah Rakyat di Hutan UI Patuhi Regulasi | LPP RRI (RRI · 5 menit lalu)Terjerat Pinjol, Pria di Kudus Jual Istri Melalui Aplikasi, Tarifnya Rp 600 Ribu (JPNN · 11 menit lalu)Bareskrim Geledah Posko di Bogor, Temukan Benang Merah Dugaan Makar Penyadapan Prabowo (Sindonews · 21 menit lalu)