‹ Kembali
Hukum

Kerentanan UU Perampasan Aset

Sumber: RMOL · 6 jam lalu
Recap • TITIR
  • Pemerintah dan DPR menyepakati enam tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset.
  • Enam tindak pidana itu meliputi korupsi, narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan.
  • RUU Perampasan Aset dijadwalkan disahkan DPR dalam rapat paripurna Kamis (19/11/2026).
  • Beleid ini mengatur perampasan aset berdasarkan putusan pidana maupun tanpa putusan pidana.
  • Pengelolaan dan pengawasan aset dilakukan badan khusus yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto.
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.
Baca sumber

BERITA TERKAIT

UBN Desak Pengungkapan Ulang Tragedi KM 50 (Berita Kota · 6 menit lalu)Setelah 25 Tahun, Indonesia Kembali Terpilih Sebagai Anggota Dewan ICAO (Republika · 8 menit lalu)Kronologi Presiden Putuskan Mundur Usai Terseret Skandal Suap Rp456 M (CNBC Indonesia · 18 menit lalu)Bulan Penentuan Manchester United soal JJ Gabriel, Opsi Tuntutan Hukum Belum Dicoret (Tribunnews · 21 menit lalu)