‹ Kembali
Politik

Darmizal Apresiasi Diplomasi Prabowo di KTT APEC dan Respons Cepat DPR Sahkan UU Perampasan Aset

Sumber: Tribunnews · 34 menit lalu
Recap • TITIR
  • Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono meminta RUU Penyadapan mengatur tegas batas kewenangan aparat dalam melakukan penyadapan.
  • Bimantoro menyebut pembahasan RUU Penyadapan harus memperhatikan keamanan negara, penegakan hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara.
  • Ia menegaskan kewenangan penyadapan tidak boleh menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan dan harus digunakan untuk kepentingan negara.
  • Bimantoro menyinggung polemik dugaan penyadapan terhadap ribuan nama, termasuk Presiden Prabowo Subianto, dan mendorong evaluasi transparan.
  • Kepala Baintelkam Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti mengusulkan enam mekanisme pengendalian dalam RUU Penyadapan, termasuk larangan penyadapan untuk kepentingan pribadi.
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.
Baca sumber

BERITA TERKAIT

Alkes kian memadai, pasien Lombok Barat tak perlu lagi dirujuk (Antara · 10 menit lalu)UMP 2027 Banten Naik 8,77 Persen, Jadi Sebegini, Hamdalah (JPNN · 29 menit lalu)NasDem Kota Kediri Kukuhkan Pengurus DPD hingga DPRT, Bidik Lima Kursi pada Pemilu 2029 (Berita Jatim · 32 menit lalu)Samarinda Optimalkan Lab Lingkungan Jadi Sumber PAD Baru (Republika · 33 menit lalu)