‹ Kembali
Politik

Anggota DPR Soedeson Tandra Sebut Illicit Enrichment Tak Perlu Diatur Khusus di UU Perampasan Aset

Sumber: Tribunnews · 53 menit lalu
Recap • TITIR
  • Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono meminta RUU Penyadapan mengatur tegas batas kewenangan aparat dalam melakukan penyadapan.
  • Bimantoro menyebut pembahasan RUU Penyadapan harus memperhatikan keamanan negara, penegakan hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara.
  • Ia menegaskan kewenangan penyadapan tidak boleh menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan dan harus digunakan untuk kepentingan negara.
  • Bimantoro menyinggung polemik dugaan penyadapan terhadap ribuan nama, termasuk Presiden Prabowo Subianto, dan mendorong evaluasi transparan.
  • Kepala Baintelkam Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti mengusulkan enam mekanisme pengendalian dalam RUU Penyadapan, termasuk larangan penyadapan untuk kepentingan pribadi.
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.
Baca sumber

BERITA TERKAIT

Menaker ungkap lima langkah peningkatan daya saing perawat Indonesia (Antara · 5 menit lalu)Suasana Pertemuan Prabowo dan Xi Jinping di Sela KTT APEC (CNN Indonesia · 6 menit lalu)Kemenhaj: Jamaah haji 15 daerah di Jatim terbang via Bandara Kediri (Antara · 11 menit lalu)Pemkot Bandung siapkan 130 agenda wisata di 2027 tingkatkan kunjungan (Antara · 12 menit lalu)