‹ Kembali
Politik

Diadukan ke MKD, Habiburokhman Bantah DPR Tak Terbuka dalam Pembahasan UU Perampasan Aset

Sumber: Tribunnews · 25 menit lalu
Recap • TITIR
  • Puan Maharani dan Habiburokhman dilaporkan ke MKD terkait dugaan tidak disebarluaskan draf RUU Perampasan Aset.
  • Laporan diserahkan oleh ICW pada 19 November 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta.
  • Draf RUU Perampasan Aset tidak pernah dibuka kepada publik meski ada 87 rapat dengar pendapat.
  • Koalisi Advokasi Perampasan Aset meminta MKD menjatuhkan sanksi atas dugaan pelanggaran kode etik.
  • Habiburokhman menyebut RUU memisahkan perlakuan terhadap aset hasil tindak pidana.
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.
Baca sumber

BERITA TERKAIT

Kemendagri minta pemda prioritaskan anggaran untuk pelayanan publik (Antara · 4 menit lalu)DPR minta Kemendes pastikan program pemuda desa ke Jepang bebas TPPO (Antara · 5 menit lalu)Pemprov DKI akan tindak tegas perusahaan yang tak terapkan UMP 2027 (Antara · 7 menit lalu)Sambut Indonesia Emas 2045, Pemkot Pasuruan Siapkan Perda Kepemudaan pada 2027 (Berita Jatim · 8 menit lalu)