Politik
Diadukan ke MKD, Habiburokhman Bantah DPR Tak Terbuka dalam Pembahasan UU Perampasan Aset
Tribunnews · 25 menit lalu
Sumber: Tribunnews · 25 menit lalu
Recap • TITIR
- Puan Maharani dan Habiburokhman dilaporkan ke MKD terkait dugaan tidak disebarluaskan draf RUU Perampasan Aset.
- Laporan diserahkan oleh ICW pada 19 November 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta.
- Draf RUU Perampasan Aset tidak pernah dibuka kepada publik meski ada 87 rapat dengar pendapat.
- Koalisi Advokasi Perampasan Aset meminta MKD menjatuhkan sanksi atas dugaan pelanggaran kode etik.
- Habiburokhman menyebut RUU memisahkan perlakuan terhadap aset hasil tindak pidana.
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.
Ikuti berita pentingKami kabari hanya kalau isunya benar-benar ramai.