‹ Kembali
Hukum

KPK Soroti Hilangnya Pasal Harta Tidak Wajar dalam UU Perampasan Aset yang Disahkan DPR

Sumber: RMOL · 1 jam lalu
Recap • TITIR
  • RUU Perampasan Aset resmi disahkan DPR pada 19 November 2026.
  • KPK menegaskan UU tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh pihak.
  • Pimpinan KPK Johanis Tanak menyatakan tidak ada kata lain selain dilaksanakan.
  • KPK siap menjalankan aturan yang diatur dalam UU Perampasan Aset.
  • Pengesahan UU ini menjadi keputusan DPR pada hari ini, Kamis, 19 November 2026.
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.
Baca sumber

BERITA TERKAIT

Cegah Salah Sita, Komisi Kejaksaan Soroti Perlindungan Pihak Ketiga | LPP RRI (RRI · 6 menit lalu)Carlos Sainz Kena Penalti Turun 10 Grid di GP Las Vegas | LPP RRI (RRI · 9 menit lalu)Poin-Poin UU Perampasan Aset yang Telah Sah: Tak Ada Aturan Pemiskinan Koruptor (Katadata · 10 menit lalu)Polri Geledah Rumah di Bogor dan Tangerang terkait Dugaan Makar Penyadapan Prabowo (Sindonews · 13 menit lalu)