‹ Kembali
Hukum

DPR sahkan UU Perampasan Aset, KPK usut dugaan korupsi Klaten kemarin

Sumber: Antara · 2 jam lalu
Recap • TITIR
  • Pemerintah dan DPR menyepakati enam tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset.
  • Enam tindak pidana itu meliputi korupsi, narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan.
  • RUU Perampasan Aset dijadwalkan disahkan DPR dalam rapat paripurna Kamis (19/11/2026).
  • Beleid ini mengatur perampasan aset berdasarkan putusan pidana maupun tanpa putusan pidana.
  • Pengelolaan dan pengawasan aset dilakukan badan khusus yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto.
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.
Baca sumber

BERITA TERKAIT

Ini kronologi satpam PIK naik di atas kap mobil (Antara · 12 menit lalu)Penerapan UU Perampasan Aset, KPK: Kami Tentunya Patuh dan Taat (Sindonews · 16 menit lalu)Kas KBS Rp3,27 M Diduga untuk Tutup Kasus, 3 Direktur dan 1 Pengacara Jadi Tersangka (JPNN · 17 menit lalu)Baznas Jatim dukung Polda perluas peluang kerja lewat Poliran (Antara · 20 menit lalu)