‹ Kembali
Hukum

Resmi Disahkan, Ini 10 Poin Penting dalam UU Perampasan Aset

Sumber: Warta Ekonomi · 4 jam lalu
Recap • TITIR
  • Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono meminta RUU Penyadapan mengatur tegas batas kewenangan aparat dalam melakukan penyadapan.
  • Bimantoro menyebut pembahasan RUU Penyadapan harus memperhatikan keamanan negara, penegakan hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara.
  • Ia menegaskan kewenangan penyadapan tidak boleh menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan dan harus digunakan untuk kepentingan negara.
  • Bimantoro menyinggung polemik dugaan penyadapan terhadap ribuan nama, termasuk Presiden Prabowo Subianto, dan mendorong evaluasi transparan.
  • Kepala Baintelkam Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti mengusulkan enam mekanisme pengendalian dalam RUU Penyadapan, termasuk larangan penyadapan untuk kepentingan pribadi.
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.
Baca sumber

BERITA TERKAIT

Soroti Kasus Apartemen Malioboro Park View, BAP DPD RI Dorong Penyelesaian Berpihak pada Korban (Republika · 4 menit lalu)Demi Alasan Kemanusiaan, Keluarga Ammar Zoni Minta Menkumham Evaluasi Status Super Maximum Security (Tribunnews · 14 menit lalu)UU Perampasan Aset Disahkan, Ancaman Hukuman Mati Koruptor Tetap Berlaku (Warta Ekonomi · 15 menit lalu)Polresta Sidoarjo Gandeng Disnaker dan Perusahaan Buka Akses Kerja untuk Kurangi Pengangguran (Berita Jatim · 16 menit lalu)