‹ Kembali
Hukum

KPK laksanakan UU Perampasan Aset

Sumber: Antara · 17 menit lalu
Recap • TITIR
  • Pemerintah dan DPR menyepakati enam tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset.
  • Enam tindak pidana itu meliputi korupsi, narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan.
  • RUU Perampasan Aset dijadwalkan disahkan DPR dalam rapat paripurna Kamis (19/11/2026).
  • Beleid ini mengatur perampasan aset berdasarkan putusan pidana maupun tanpa putusan pidana.
  • Pengelolaan dan pengawasan aset dilakukan badan khusus yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto.
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.
Baca sumber

BERITA TERKAIT

Kasus Dugaan Kekerasan Seksual yang Menjerat Bupati Kupang Naik ke Penyidikan (Media Indonesia · 7 menit lalu)Dukungan Masyarakat terhadap Reformasi Polri Perlu Diiringi Pengawasan (Republika · 11 menit lalu)Kepala Sekolah Daycare Little Aresha Divonis Lima Tahun Penjara dan Denda Rp510 Juta (Media Indonesia · 11 menit lalu)UU Perampasan Aset: Langkah besar mengembalikan hasil kejahatan (Antara · 23 menit lalu)