‹ Kembali
Hukum

DPR setujui RUU Perampasan Aset jadi UU, ini poin-poin krusialnya

Sumber: Antara · 13 menit lalu
Recap • TITIR
  • Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono meminta RUU Penyadapan mengatur tegas batas kewenangan aparat dalam melakukan penyadapan.
  • Bimantoro menyebut pembahasan RUU Penyadapan harus memperhatikan keamanan negara, penegakan hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara.
  • Ia menegaskan kewenangan penyadapan tidak boleh menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan dan harus digunakan untuk kepentingan negara.
  • Bimantoro menyinggung polemik dugaan penyadapan terhadap ribuan nama, termasuk Presiden Prabowo Subianto, dan mendorong evaluasi transparan.
  • Kepala Baintelkam Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti mengusulkan enam mekanisme pengendalian dalam RUU Penyadapan, termasuk larangan penyadapan untuk kepentingan pribadi.
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.
Baca sumber

BERITA TERKAIT

PUKAT UGM Kritik Cakupan RUU Perampasan Aset, TPPU tak Masuk (Media Indonesia · 6 menit lalu)Pengamen Ondel-Ondel di Tangerang Dibunuh Teman, Mayat Dibuang di Pinggir Tol (iNews · 7 menit lalu)Polisi Tangkap Admin dan Operator Judol Kamboja di Batu Bara (Detik · 10 menit lalu)Kepsek Daycare Little Aresha Divonis 5 Tahun Penjara, Orang Tua Korban Desak Jaksa Banding (iNews · 14 menit lalu)