‹ Kembali
Politik

ICW Sentil DPR Takut Atur Illicit Enrichment di UU Perampasan Aset

Sumber: CNN Indonesia · 19 menit lalu
Recap • TITIR
  • Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono meminta RUU Penyadapan mengatur tegas batas kewenangan aparat dalam melakukan penyadapan.
  • Bimantoro menyebut pembahasan RUU Penyadapan harus memperhatikan keamanan negara, penegakan hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara.
  • Ia menegaskan kewenangan penyadapan tidak boleh menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan dan harus digunakan untuk kepentingan negara.
  • Bimantoro menyinggung polemik dugaan penyadapan terhadap ribuan nama, termasuk Presiden Prabowo Subianto, dan mendorong evaluasi transparan.
  • Kepala Baintelkam Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti mengusulkan enam mekanisme pengendalian dalam RUU Penyadapan, termasuk larangan penyadapan untuk kepentingan pribadi.
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.
Baca sumber

BERITA TERKAIT

Kementerian ESDM: Taman Nasional Ujung Kulon Tidak Masuk Wilayah Pertambangan | LPP RRI (RRI · 3 menit lalu)Baleg DPR Dorong Perlindungan Hak Pencipta di tengah Perkembangan AI | LPP RRI (RRI · 3 menit lalu)DKI ingatkan orang tua edukasi kesehatan reproduksi bukan hal tabu (Antara · 5 menit lalu)Presiden Prabowo: Indonesia sambut kerja sama yang terbuka dan adil (Antara · 5 menit lalu)