Habiburokhman: UU Perampasan Aset mencakup korupsi hingga terorisme
Antara · 19 menit lalu
Sumber: Antara · 19 menit lalu
Recap • TITIR
Pemerintah dan DPR menyepakati enam tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset.
Enam tindak pidana itu meliputi korupsi, narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan.
RUU Perampasan Aset dijadwalkan disahkan DPR dalam rapat paripurna Kamis (19/11/2026).
Beleid ini mengatur perampasan aset berdasarkan putusan pidana maupun tanpa putusan pidana.
Pengelolaan dan pengawasan aset dilakukan badan khusus yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto.
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.