‹ Kembali
Hukum

DPR sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang

Sumber: Antara · 15 menit lalu
Recap • TITIR
  • Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono meminta RUU Penyadapan mengatur tegas batas kewenangan aparat dalam melakukan penyadapan.
  • Bimantoro menyebut pembahasan RUU Penyadapan harus memperhatikan keamanan negara, penegakan hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara.
  • Ia menegaskan kewenangan penyadapan tidak boleh menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan dan harus digunakan untuk kepentingan negara.
  • Bimantoro menyinggung polemik dugaan penyadapan terhadap ribuan nama, termasuk Presiden Prabowo Subianto, dan mendorong evaluasi transparan.
  • Kepala Baintelkam Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti mengusulkan enam mekanisme pengendalian dalam RUU Penyadapan, termasuk larangan penyadapan untuk kepentingan pribadi.
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.
Baca sumber

BERITA TERKAIT

Pimpinan KPK Dukung UU Perampasan Aset Harus Dijalankan Usai Disahkan | LPP RRI (RRI · 2 menit lalu)Pramono minta istri ASN DKI ingatkan suaminya agar tak korupsi (Antara · 5 menit lalu)Komisi XIII DPR Minta Kemensetneg Evaluasi Personel Lingkar Inti Presiden | LPP RRI (RRI · 7 menit lalu)UU Perampasan Aset Disahkan, Hasil Penipuan dan Penggelapan Bisa Dirampas (iNews · 11 menit lalu)