‹ Kembali
Hukum

Komisi III DPR Beberkan Alasan tak Masukkan Illicit Enrichment di UU Perampasan Aset

Sumber: Media Indonesia · 13 menit lalu
Recap • TITIR
  • Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono meminta RUU Penyadapan mengatur tegas batas kewenangan aparat dalam melakukan penyadapan.
  • Bimantoro menyebut pembahasan RUU Penyadapan harus memperhatikan keamanan negara, penegakan hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara.
  • Ia menegaskan kewenangan penyadapan tidak boleh menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan dan harus digunakan untuk kepentingan negara.
  • Bimantoro menyinggung polemik dugaan penyadapan terhadap ribuan nama, termasuk Presiden Prabowo Subianto, dan mendorong evaluasi transparan.
  • Kepala Baintelkam Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti mengusulkan enam mekanisme pengendalian dalam RUU Penyadapan, termasuk larangan penyadapan untuk kepentingan pribadi.
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.
Baca sumber

BERITA TERKAIT

Kronologi Saldo 217 Seller Tokopedia-TikTok Shop Ditahan Rp 24 Miliar (CNBC Indonesia · 2 menit lalu)Kompolnas: Siapapun Bisa Pimpin Sidang Etik Listyo Asal Sesuai Perpol (CNN Indonesia · 5 menit lalu)Kantor Navigasi Ambon-Polda-Kejati berkolaborasi layani kenavigasian (Antara · 8 menit lalu)PTA perkuat perlindungan hak perempuan pasca perceraian (Antara · 10 menit lalu)