‹ Kembali
Politik

Komisi III DPR Ungkap Alasan UU Perampasan Aset Tak Atur Illicit Enrichment

Sumber: Detik · 15 menit lalu
Recap • TITIR
  • Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono meminta RUU Penyadapan mengatur tegas batas kewenangan aparat dalam melakukan penyadapan.
  • Bimantoro menyebut pembahasan RUU Penyadapan harus memperhatikan keamanan negara, penegakan hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara.
  • Ia menegaskan kewenangan penyadapan tidak boleh menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan dan harus digunakan untuk kepentingan negara.
  • Bimantoro menyinggung polemik dugaan penyadapan terhadap ribuan nama, termasuk Presiden Prabowo Subianto, dan mendorong evaluasi transparan.
  • Kepala Baintelkam Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti mengusulkan enam mekanisme pengendalian dalam RUU Penyadapan, termasuk larangan penyadapan untuk kepentingan pribadi.
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.
Baca sumber

BERITA TERKAIT

Komitmen ESDM Jaga Hilirisasi Berkeadilan, Ajak Kolaborasi Semua Pihak (CNN Indonesia · 3 menit lalu)Disaksikan Presiden Prabowo, Kerja Sama Coal-to-Ethanol USD1,8 Miliar Dorong Hilirisasi Batu Bara (Antara · 4 menit lalu)Insiden Kilang PPSDM Migas Cepu, Kementerian ESDM Pastikan Situasi Terkendali dan Investigasi Penyebab Ledakan (Antara · 12 menit lalu)RI perkuat pelindungan pekerja perikanan via sinergi pengawasan ASEAN (Antara · 13 menit lalu)