‹ Kembali
Politik

RUU Perampasan Aset tak atur illicit enrichment sebab banyak penolakan

Sumber: Antara · 12 menit lalu
Recap • TITIR
  • Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono meminta RUU Penyadapan mengatur tegas batas kewenangan aparat dalam melakukan penyadapan.
  • Bimantoro menyebut pembahasan RUU Penyadapan harus memperhatikan keamanan negara, penegakan hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara.
  • Ia menegaskan kewenangan penyadapan tidak boleh menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan dan harus digunakan untuk kepentingan negara.
  • Bimantoro menyinggung polemik dugaan penyadapan terhadap ribuan nama, termasuk Presiden Prabowo Subianto, dan mendorong evaluasi transparan.
  • Kepala Baintelkam Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti mengusulkan enam mekanisme pengendalian dalam RUU Penyadapan, termasuk larangan penyadapan untuk kepentingan pribadi.
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.
Baca sumber

BERITA TERKAIT

Puan Jelaskan Alasan DPR Percepat Pengesahan RUU Perampasan Aset (Republika · 1 menit lalu)2 Tahun Kementerian Imipas, Menteri Agus: Layanan Harus Cepat dan Berintegritas (Detik · 4 menit lalu)Gubernur Sulteng Usul Skema DBH Dibagi Langsung 50 Persen ke Daerah (CNN Indonesia · 5 menit lalu)Putin, Trump gelar pertemuan bilateral di sela-sela KTT APEC (Antara · 6 menit lalu)