‹ Kembali
Hukum

Ketua DPR: RUU Perampasan Aset tuntas lebih cepat dari target

Sumber: Antara · 26 menit lalu
Recap • TITIR
  • Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono meminta RUU Penyadapan mengatur tegas batas kewenangan aparat dalam melakukan penyadapan.
  • Bimantoro menyebut pembahasan RUU Penyadapan harus memperhatikan keamanan negara, penegakan hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara.
  • Ia menegaskan kewenangan penyadapan tidak boleh menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan dan harus digunakan untuk kepentingan negara.
  • Bimantoro menyinggung polemik dugaan penyadapan terhadap ribuan nama, termasuk Presiden Prabowo Subianto, dan mendorong evaluasi transparan.
  • Kepala Baintelkam Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti mengusulkan enam mekanisme pengendalian dalam RUU Penyadapan, termasuk larangan penyadapan untuk kepentingan pribadi.
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.
Baca sumber

BERITA TERKAIT

Tanggapan Pihak Ruben Onsu soal Kesaksian Fitri Salhuteru Dinilai Bantu Sarwendah Menangkan Hak Asuh (Tribunnews · 7 menit lalu)Puan: UU Perampasan Aset Disahkan tanpa Desakan | LPP RRI (RRI · 7 menit lalu)Pemerintah Setujui RUU Perampasan Aset Disahkan Menjadi Undang-Undang | LPP RRI (RRI · 7 menit lalu)UU Perampasan Aset Disahkan, Hukuman Mati Koruptor Tetap Berlaku | LPP RRI (RRI · 8 menit lalu)