‹ Kembali
Hukum

KPK Cecar Dirjen ATR/BPN Terkait Mekanisme Penerbitan HGB

Sumber: Detik · 16 menit lalu
Recap • TITIR
  • KPK dalami penerbitan HGB dan HGU saat memeriksa dua Dirjen ATR/BPN sebagai saksi pada 18 November 2026.
  • Saksi A dan VEJ diperiksa terkait kewenangan dan proses penerbitan HGB maupun HGU.
  • KPK menjadwalkan ulang pemanggilan pihak swasta REY dalam penyidikan kasus dugaan korupsi.
  • Kasus bermula dari OTT di Jabodetabek pada 14 September 2026 terkait PT Summarecon di Bogor.
  • Delapan orang ditetapkan tersangka setelah OTT, termasuk L, SCM, APA, RP, AS, FEF, E, dan MF.
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.
Baca sumber

BERITA TERKAIT

UU Perampasan Aset Tetap Pertahankan Sanksi Berat Pidana Mati Koruptor (CNBC Indonesia · 4 menit lalu)Ini ruang lingkup pidana dalam RUU Perampasan Aset yang disetujui DPR (Antara · 6 menit lalu)DPR Akhirnya Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-undang (CNN Indonesia · 8 menit lalu)DPR Akhirnya Sahkan RUU Perampasan Asset Menjadi Undang-undang (CNN Indonesia · 8 menit lalu)