‹ Kembali
Politik

Setelah 18 Tahun, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan DPR jadi UU

Sumber: Warta Ekonomi · 52 menit lalu
Recap • TITIR
  • Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono meminta RUU Penyadapan mengatur tegas batas kewenangan aparat dalam melakukan penyadapan.
  • Bimantoro menyebut pembahasan RUU Penyadapan harus memperhatikan keamanan negara, penegakan hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara.
  • Ia menegaskan kewenangan penyadapan tidak boleh menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan dan harus digunakan untuk kepentingan negara.
  • Bimantoro menyinggung polemik dugaan penyadapan terhadap ribuan nama, termasuk Presiden Prabowo Subianto, dan mendorong evaluasi transparan.
  • Kepala Baintelkam Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti mengusulkan enam mekanisme pengendalian dalam RUU Penyadapan, termasuk larangan penyadapan untuk kepentingan pribadi.
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.
Baca sumber

BERITA TERKAIT

Kemnaker Buka Pendaftaran Mitra MagangHub 2026, Ini Syarat dan Jadwalnya | LPP RRI (RRI · 2 menit lalu)China Larang Warga Main Layangan dan Beri Subsidi Transum saat KTT APEC (CNN Indonesia · 3 menit lalu)Puan Sebut Pengesahan RUU Perampasan Aset bukan karena Desakan (Media Indonesia · 8 menit lalu)Pemprov Sulteng kampanyekan Gemarikan peringati Harkannas 2026 (Antara · 9 menit lalu)