‹ Kembali
Hukum

Komisi III DPR: Pemulihan hak korban jadi prioritas RUU Perampasan Aset

Sumber: Antara · 17 menit lalu
Recap • TITIR
  • Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono meminta RUU Penyadapan mengatur tegas batas kewenangan aparat dalam melakukan penyadapan.
  • Bimantoro menyebut pembahasan RUU Penyadapan harus memperhatikan keamanan negara, penegakan hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara.
  • Ia menegaskan kewenangan penyadapan tidak boleh menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan dan harus digunakan untuk kepentingan negara.
  • Bimantoro menyinggung polemik dugaan penyadapan terhadap ribuan nama, termasuk Presiden Prabowo Subianto, dan mendorong evaluasi transparan.
  • Kepala Baintelkam Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti mengusulkan enam mekanisme pengendalian dalam RUU Penyadapan, termasuk larangan penyadapan untuk kepentingan pribadi.
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.
Baca sumber

BERITA TERKAIT

Gelar Perkara Penyadapan Makar (Republika · 6 menit lalu)Jaringan Tambang Ilegal Keruk Emas RI-Pasir Timah dan Batubara Rp167 T (CNBC Indonesia · 15 menit lalu)Teka-teki Motif di Balik Pria Dibunuh Waria di Menteng (Detik · 23 menit lalu)Nurkholis Jadi Tersangka Korupsi ESDM, Pemprov Tunjuk Jumadi Jadi Plt Kepala DLH Jatim (Berita Jatim · 25 menit lalu)