Hukum
Dinilai Tanpa Batasan Izin Pengadilan, Pasal Penyadapan dalam KUHAP Digugat ke MK
Media Indonesia · 56 menit lalu
Sumber: Media Indonesia · 56 menit lalu
Recap • TITIR
- Empat warga menggugat Pasal 136 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP ke Mahkamah Konstitusi pada Rabu (18/11/2026).
- Para pemohon menilai aturan penyadapan berpotensi membuat masyarakat non-tersangka ikut tersadap saat berkomunikasi dengan target penyidikan.
- Pemohon menyoroti kekosongan hukum karena UU khusus penyadapan belum terbit, padahal kewenangan menyadap sudah berlaku efektif sejak 2 Januari 2026.
- Pemohon meminta MK memaknai penyadapan wajib seizin ketua pengadilan negeri, dengan persetujuan susulan paling lama 1 x 24 jam dalam situasi mendesak.
- Hakim Konstitusi Guntur Hamzah meminta pemohon melengkapi bukti dan memperbaiki kontradiksi uraian kerugian dalam tenggat 14 hari.
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.
Ikuti berita pentingKami kabari hanya kalau isunya benar-benar ramai.