‹ Kembali
Hukum

Dinilai Tanpa Batasan Izin Pengadilan, Pasal Penyadapan dalam KUHAP Digugat ke MK

Sumber: Media Indonesia · 56 menit lalu
Recap • TITIR
  • Empat warga menggugat Pasal 136 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP ke Mahkamah Konstitusi pada Rabu (18/11/2026).
  • Para pemohon menilai aturan penyadapan berpotensi membuat masyarakat non-tersangka ikut tersadap saat berkomunikasi dengan target penyidikan.
  • Pemohon menyoroti kekosongan hukum karena UU khusus penyadapan belum terbit, padahal kewenangan menyadap sudah berlaku efektif sejak 2 Januari 2026.
  • Pemohon meminta MK memaknai penyadapan wajib seizin ketua pengadilan negeri, dengan persetujuan susulan paling lama 1 x 24 jam dalam situasi mendesak.
  • Hakim Konstitusi Guntur Hamzah meminta pemohon melengkapi bukti dan memperbaiki kontradiksi uraian kerugian dalam tenggat 14 hari.
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.
Baca sumber

BERITA TERKAIT

Densus Tangkap 15 Tersangka Terorisme di 6 Provinsi Sepekan Terakhir (CNN Indonesia · 8 menit lalu)Mundur Jadi Cara Gibran Lolos dari Jerat Hukum (RMOL · 29 menit lalu)Julio Iglesias Diselidiki Pengadilan Spanyol atas Dugaan Kekerasan Seksual (Media Indonesia · 36 menit lalu)Dongkrak produk unggulan Dieng, Kemenkum rilis GI Tourism (Antara · 38 menit lalu)