‹ Kembali
Hukum

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Sumber: RMOL · 27 menit lalu
Recap • TITIR
  • Pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilakukan sesuai aturan UUD 1945 dan UU No 17 Tahun 2014.
  • Sengkarut administrasi pemilu seperti dugaan penyelundupan hukum harus dibuka agar tidak menjadi preseden.
  • DPR mestinya tetap jalankan Hak Menyatakan Pendapat dalam pengawasan kebijakan pemerintah.
  • HMP khusus berdasar Pasal 7A dan 7B UUD 1945 memungkinkan pengawasan terhadap syarat pencapresan.
  • Tantangan stabilitas politik dan ekonomi menjadi serius setelah pergantian Wapres.
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.
Baca sumber

BERITA TERKAIT

Kemenkum Babel Optimalkan Layanan PPNS via Transformasi Digital (Republika · 22 menit lalu)Posko Kejari di Pelabuhan Bangka Barat Perkuat Pengawasan Hukum dan Keamanan (Republika · 37 menit lalu)Sedang Duduk Santai, Pria Asal Pulau Kangean Sumenep Digerebek Polisi (Berita Jatim · 50 menit lalu)Pemprov Jatim Nonaktifkan Kepala DLH Tersangka Pungli Tambang Rp1,23 M (CNN Indonesia · 1 jam lalu)