Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai infrastruktur teknologi, birokrasi, dan masyarakat belum siap menghadapi kebijakan NIK sebagai identitas tunggal.
Birokrasi Indonesia masih bergantung pada penyerahan fotokopi KTP sehingga menjadi hambatan dalam penerapan identitas tunggal.
Trubus menyoroti pemahaman masyarakat yang masih terbatas terhadap penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Trubus menilai revisi Undang-Undang Adminduk menjadi sangat mendesak untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan layanan publik.
Anggota Ombudsman RI, Maneger Nasution, mendukung revisi UU Adminduk untuk memperkuat NIK sebagai identitas tunggal.
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.