‹ Kembali
Politik

RUU Perampasan Aset Disetujui DPR dan Pemerintah ke Rapat Paripurna

Sumber: Media Indonesia · 24 menit lalu
Recap • TITIR
  • Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono meminta RUU Penyadapan mengatur tegas batas kewenangan aparat dalam melakukan penyadapan.
  • Bimantoro menyebut pembahasan RUU Penyadapan harus memperhatikan keamanan negara, penegakan hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara.
  • Ia menegaskan kewenangan penyadapan tidak boleh menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan dan harus digunakan untuk kepentingan negara.
  • Bimantoro menyinggung polemik dugaan penyadapan terhadap ribuan nama, termasuk Presiden Prabowo Subianto, dan mendorong evaluasi transparan.
  • Kepala Baintelkam Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti mengusulkan enam mekanisme pengendalian dalam RUU Penyadapan, termasuk larangan penyadapan untuk kepentingan pribadi.
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.
Baca sumber

BERITA TERKAIT

Foto Gibran Belum Diturunkan di Sekolah-Sekolah Bogor, Ini Penjelasannya (Republika · 3 menit lalu)Viral Warga Cimahi Jadi Tentara Rusia, Disnaker Lakukan Penelusuran (Republika · 4 menit lalu)Kemen PU pantau pemulihan infrastruktur pascabanjir bandang di Solok (Antara · 6 menit lalu)Polri Gerebek Rumah Posko di Cipete dan Sejumlah Lokasi Terkait Dugaan Makar Penyadapan Presiden (Okezone · 7 menit lalu)