‹ Kembali
Hukum

RUU Perampasan Aset Segera Sah, Waka Komisi III DPR Sebut Hak Korban Prioritas

Sumber: Detik · 16 menit lalu
Recap • TITIR
  • Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono meminta RUU Penyadapan mengatur tegas batas kewenangan aparat dalam melakukan penyadapan.
  • Bimantoro menyebut pembahasan RUU Penyadapan harus memperhatikan keamanan negara, penegakan hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara.
  • Ia menegaskan kewenangan penyadapan tidak boleh menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan dan harus digunakan untuk kepentingan negara.
  • Bimantoro menyinggung polemik dugaan penyadapan terhadap ribuan nama, termasuk Presiden Prabowo Subianto, dan mendorong evaluasi transparan.
  • Kepala Baintelkam Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti mengusulkan enam mekanisme pengendalian dalam RUU Penyadapan, termasuk larangan penyadapan untuk kepentingan pribadi.
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.
Baca sumber

BERITA TERKAIT

Dasco: DPR dan Pemerintah Segera Sahkan RUU Perampasan Aset | LPP RRI (RRI · 2 menit lalu)Tak Hanya Korupsi, Perampasan Aset Bisa SasarPelaku Terorisme-Narkoba (CNBC Indonesia · 9 menit lalu)KPK Duga Ada Aliran Uang ke BPK Terkait Kasus Bupati Pemalang (Detik · 11 menit lalu)Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Gelar Rakernas di Bandung (Tribunnews · 13 menit lalu)