Politik
Muhammadiyah Belum Larang Ketua Umum Rangkap Jabatan di Pemerintahan
Republika · 16 menit lalu
Sumber: Republika · 16 menit lalu
Recap • TITIR
- Ketua Umum PP Muhammadiyah terpilih pada Muktamar ke-49 masih dimungkinkan merangkap jabatan di pemerintahan.
- Ketua PP Muhammadiyah Agung Danarto menyatakan belum ada ketentuan resmi yang melarang pimpinan tertinggi merangkap jabatan pemerintahan.
- Larangan rangkap jabatan yang berlaku saat ini hanya menyangkut posisi sebagai pengurus partai politik.
- Agung menyampaikan hal itu saat diwawancarai di sela Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Ahad (15/11/2026).
- Ada suara internal Muhammadiyah yang menghendaki larangan rangkap jabatan pemerintahan, tetapi belum menjadi keputusan resmi.
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.
Ikuti berita pentingKami kabari hanya kalau isunya benar-benar ramai.