‹ Kembali
Politik

Komisi III DPR Gelar Rapat Pleno Pengesahan Tingkat Satu RUU Perampasan Aset | LPP RRI

Sumber: RRI · 17 menit lalu
Recap • TITIR
  • Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono meminta RUU Penyadapan mengatur tegas batas kewenangan aparat dalam melakukan penyadapan.
  • Bimantoro menyebut pembahasan RUU Penyadapan harus memperhatikan keamanan negara, penegakan hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara.
  • Ia menegaskan kewenangan penyadapan tidak boleh menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan dan harus digunakan untuk kepentingan negara.
  • Bimantoro menyinggung polemik dugaan penyadapan terhadap ribuan nama, termasuk Presiden Prabowo Subianto, dan mendorong evaluasi transparan.
  • Kepala Baintelkam Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti mengusulkan enam mekanisme pengendalian dalam RUU Penyadapan, termasuk larangan penyadapan untuk kepentingan pribadi.
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.
Baca sumber

BERITA TERKAIT

Ikhtiar Pemkab Demak normalisasi sungai untuk pengendalian banjir (Antara · 1 menit lalu)Ramai PSI-PKB Soal Tak Ada Wakil di Pemerintahan (Detik · 2 menit lalu)BGN Sesuaikan Kapasitas Penerima Manfaat SPPG lewat Penilaian Sarpras Dapur | LPP RRI (RRI · 3 menit lalu)Kementan siapkan pertemuan lintas pihak bahas irigasi Sumedang (Antara · 5 menit lalu)