‹ Kembali
Hukum

DPR Sudah dalam Tahap Finalisasi RUU Perampasan Aset

Sumber: Republika · 26 menit lalu
Recap • TITIR
  • Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono meminta RUU Penyadapan mengatur tegas batas kewenangan aparat dalam melakukan penyadapan.
  • Bimantoro menyebut pembahasan RUU Penyadapan harus memperhatikan keamanan negara, penegakan hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara.
  • Ia menegaskan kewenangan penyadapan tidak boleh menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan dan harus digunakan untuk kepentingan negara.
  • Bimantoro menyinggung polemik dugaan penyadapan terhadap ribuan nama, termasuk Presiden Prabowo Subianto, dan mendorong evaluasi transparan.
  • Kepala Baintelkam Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti mengusulkan enam mekanisme pengendalian dalam RUU Penyadapan, termasuk larangan penyadapan untuk kepentingan pribadi.
Recap singkat dari artikel aslinya. Bisa aja kurang pas — baca sumber aslinya buat versi lengkap.
Baca sumber

BERITA TERKAIT

KPK Respons Raffi Ahmad Soal Konsultasi pada 2024 (Republika · 6 menit lalu)Polisi Buru Provokator yang Ajak Warga Tawuran di Petamburan (Media Indonesia · 10 menit lalu)Raffi Ahmad Ngaku Pernah Konsultasi soal Endorsement, Ini Kata KPK (CNN Indonesia · 11 menit lalu)Polisi tangkap tiga pencuri solar di Cilincing (Antara · 14 menit lalu)